Tak Berkategori

Korea Selatan Mencabut Aturan Wajib Masker

Korea Selatan Mencabut Aturan Wajib Masker

Korea Selatan Mencabut Aturan Wajib Masker – Seperti yang kita ketahui bahwa sudah semakin banyak orang yang di wajibkan untuk terus menggunakan masker di dalam situasi apapun itu.

Korea Selatan (Korsel) segera melonggarkan aturan terkait COVID-19, salah satunya mencabut aturan wajib masker di ruang publik. Peraturan ini mulai berlaku pekan depan.

Namun, warga masih harus memakai masker ketika berada di acara-acara dengan kapasitas peserta 50 persen atau lebih seperti rapat, konser, dan di stadion olahraga.

Aturan wajib masker dicabut jelang pelantikan presiden baru
Aturan memakai masker di ruang publik ini dicabut menjelang pelantikan presiden baru Korsel, Yoon Suk-yeol, pada 10 Mei mendatang.

Namun, tim dari presiden baru Korsel menentang pencabutan aturan ini, dengan alasan masih terlalu dini.

“Tim transisi setuju kembali ke kehidupan normal dengan tidak memakai masker, tapi mencabut aturan memakai masker di luar ruangan saat ini masih terlalu dini,” kata Juru Bicara Tim Transisi Hong Kyung-hee, dikutip dari Channel News Asia, Sabtu (30/4/2022).

Pemerintahan Yoon baru akan mempertimbangkan untuk bebas masker di luar ruangan sekitar akhir Mei mendatang.

Warga tidak nyaman karena masker
Perdana Menteri Kim Boo-kyum mengatakan, keputusan ini dibuat karena warga sudah terlihat tidak nyaman.

“Pemerintah tidak bisa lagi mengelak saat melihat warga sudah tidak nyaman ketika situasi di Korsel saat ini mulai stabil,” ucap dia.

Korsel sendiri melaporkan ada 50.558 kasus positif COVID-19 pada Jumat kemarin. Angka ini perlahan turun sejak Maret 2020, di mana kasus positif di Korsel sempat naik.

Terus ikuti berbagai informasi dan berita terbaik mengenai berbagai informasi penting lainnya di layarberitaonline.com

Korsel longgarkan sejumlah aturan
Sebelum menghapus kewajiban memakai masker di luar ruangan, Korsel lebih dulu mencabut aturan jam malam, seperti jam malam di restoran dan pusat perbelanjaan.

Tingkat vaksinasi di Korsel juga terbilang tinggi. Hampir 87 persen dari 52 juta penduduk Korsel telah divaksinasi lengkap, dan 65 persen di antaranya sudah menerima vaksin booster.

Merujuk pada masa pelonggaran pembatasan tersebut, aturan bebas masker di Korea Selatan kemungkinan akan mulai berlaku pada 2 Mei mendatang.

Kendati demikian, pemerintah Korea Selatan tetap mewajibkan warganya untuk memakai masker, di acara-acara yang dihadiri 50 orang atau lebih, seperti rapat umum, konser, dan stadion olahraga.

Jumlah kasus Covid-19 di Korea Selatan telah meroket di bawah 100 ribu sehari, setelah memuncak menjadi lebih dari 620 ribu sehari pada pertengahan Maret.

Korea Selatan sebagian besar telah berhasil membatasi kematian dan kasus kritis melalui vaksinasi yang meluas, dan telah mengurangi upaya penelusuran agresif, yang menjadikan negara ini sukses mitigasi dari sebagian besar dua tahun pertama pandemi.…

Jokowi Mengatakan Bahwa Indonesia Akan Menghadapi Masa Krisis

Jokowi Mengatakan Bahwa Indonesia Akan Menghadapi Masa Krisis

Jokowi Mengatakan Bahwa Indonesia Akan Menghadapi Masa Krisis – Seperti yang sudah terjadi sebelumnya bahwa Indonesia sudah sangat banyak membuat orang merasa kesulitan dan juga mengami berbagai krisis yang tengah melanda.

Jokowi kemudian menyampaikan tujuh pesan kepada jajarannya untuk menyiapkan strategi dalam menghadapi krisis global.

“Dalam menghadapi gejolak ekonomi global, saya menekankan beberapa hal yang kita bisa jadi pegangan bersama,” ujar Jokowi dalam peresmian pembukaan musyawarah dan perencanaan pembangunan nasional yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (28/4/2022).

Pertama, Jokowi meminta kepada jajarannya untuk fokus meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Artinya, semua belanja barang dan jasa difokuskan untuk dilakukan di dalam negeri.

“Saya ingatkan lagi potensi barang dan modal dan jasa di pusat ini ada Rp526 triliun, di daerah Rp535 triliun artinya total sudah Rp1.062 triliun plus BUMN Rp420 triliun, ini angka yang besar sekali,” katanya.

Dana tersebut harus dibelanjakan di dalam negeri. Jokowi meminta untuk tidak lagi melakukan impor.

1. Percepat hilirisasi industri
Kedua, Jokowi meminta untuk melakukan percepatan hilirisasi industri di dalam negeri. Daerah yang memiliki pertambangan dodrong untuk segera membangun smelter.

“Daerah-daerah yang memproduksi cokelat, kopi misalnya, didorong agar mereka masuk ke industri di daerah masing-masing agar meningkatkan nilai tambah yang berlipat-berlipat dan membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk rakyat,” ucapnya.

Dia mengingatkan agar Indonesia tidak hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Tapi harus mampu mengekspor barang jadi.

Terus dapatkan berbagai informasi terbaik dan menarik terupdate di siaran24.com

2. Tingkatkan produktivitas kemandirian di sektor energi dan pangan
Ketiga, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta jajarannya untuk meningktkan produktivitas kemandirian di sektor enegeri dan pangan. Sebab, dua hal ini yang akan menjadi tantangan dunia ke depannya.

“Ke depan problem dunia ada dua pangan dan energi, ini yang sangat kritis di dua hal ini dan kita memiliki kekuatan di sini. Oleh sebab itu, tingkakan produktivitas di sektor pangan dan energi, lakukan secara fokus dengan skala yang masif dikawal, dimonitor agar betul-betul berjalan,” ujarnya.

Keempat, Jokowi berpesan kepada jajarannya untuk meningkatkan investasi. Buat aturan yang mudah dan tidak berbelit bagi para investor.

Dia juga meminta kepada jajarannya untuk tidak bergantung pada APBN dan APBD dalam menjalankan program.

“Kita harus kreatif mencari sumber-sumber pendanaan baru yang inovatif dengan terus meningkatkan daya tarik dan investasi,” katanya.

3. Regulasi defisit di bawah 3 persen akan kembali berlaku
Kelima, Jokowi mengingatkan pemerintah akan kembali menetapkan regulasi defisit di bawah 3 persen PDB. Oleh karena itu, Jokowi meminta agar perencanaan bisa dilakukan dengan baik.

Tak lupa, Jokowi meminta agar mengoptimalkan penerimaan pajak. Keenam, Jokowi meminta membuat program strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Ketujuh, kita harus mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang tahapannya akan dimulai nanti Juni 2022, saya minta semua kementrian dan lembaga, dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota mendukung tugas KPU dan Bawaslu, termasuk dukungan anggaran baik APBN dan APBD agar pemilu terselenggara dengan baik, sukses dan lancar,” imbuhnya.…